NetralPost.net

Payakumbuh,netralpost-- Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional menyampaikan kritik dan saran dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun 2023 di kantor DPRD setempat, Senin (10/10).

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus bersama Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan dihadiri Anggota DPRD lainnya serta perangkat daerah Pemerintah Kota Payakumbuh.

Juru bicara Fraksi AKN Mesrawati menyampaikan 5 poin penting kepada Pemerintah Kota Payakumbuh.

1. Untuk meningkatkan IPM, kami lebih sepakat untuk lebih memperhatikan kesejahteraan orang-orang yang berkecimpung langsung dengan personil yang dapat meningkatkan kuaitas Indeks Pembangunan Manusia tersebut, yaitu dunia Pendidikan. Untuk itu kami mengusulkan kiranya kita dapat meningkatkan Kualitas para pendidik dengan memperbanyak Pelatihan Guru, Worshop dan Bimtek serta memperhatikan Tunjangan mereka, seperti tunjangan PNS, tunjangan kepala sekolah, tunjangan guru honor, termasuk mengembalikan nilai gaji para THL.

2.Termasuk juga perlu diperhatikan kesejahteraan para guru TPQ dan kader-kader pembangunan kita dikelurahan. Sebab kami berpandangan, sehebat apapun seorang guru, dan para pendidik lainnya, bila kesejahteraannya tidak mencukupi, maka mustahil IPM yang diharapkan akan tercapai. Oleh karena situasi daerah kita saat ini sudah semakin membaik, maka kami menyarankan agar dapat dimaksimalkan pendapatan daerah kita dari sektor PAD. Berikanlah terobosan-terobosan yang menarik, agar wajib pajak berkenan menunaikan kewajibannya.

3. Kami memantau di tengah masyarakat, masih ada bantuan untuk penerima manfaat untuk rakyat miskin dalam bentuk PKH, BLT, dll yang masih belum tepat sasaran. Untuk itu kami berharap Dinas Sosial benar-benar selektif menetapkan penerima manfaat bantuan sosial tersebut, bila perlu langsung turun ke lapangan untuk melakukan survey. Dan kami mengusulkan agar dibuatkan tanda berupa plang nama yang bertuliskan penerima BLT, PKH, dll, di masing masing-masing rumah penerima manfaat bantuan sosial tersebut. Kami yakin, dengan cara ini petugas akan mudah mengetahui keluarga penerima manfaat dan pasti akan berdampak kepada si penerima bantuan sosial tersebut.

4. Berkaitan dengan Pemerintah telah memungut zakat gaji PNS 2,5 persen, pada hakikatnya kami setuju untuk diterapkan demi untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, akan tetapi kami menyarankan agar hal ini kita tinjau kembali sebelum kita terapkan karena tidak semua PNS dapat memenuhi pungutan ini disebabkan kebutuhan mereka masih perlu perhatian kita bersama.

5. Oleh karena Pemerintah Pusat telah mengumumkan dana transfer untuk tahun 2023, baik untuk DAK, DAU dan DBH, serta telah diterbitkannya PMDN no 84 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan APBD TA 2023, maka kami yakin akan banyak perubahan dalam penyusunan RAPBD kita ini, untuk itu kami berharap kiranya itu dapat dipergunakan untuk belanja modal, agar anggaran tersebut betul-betul kelihatan pemanfaatannya. (Yon)

Payakumbuh,netralpost-- Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyampaikan pemandangan umum dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun 2023 di kantor DPRD setempat, Senin (10/10).

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus bersama Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan dihadiri Anggota DPRD lainnya serta perangkat daerah Pemerintah Kota Payakumbuh.

Juru Bicara Fraksi PPP Edward DF menyampaikan beberapa kritik dan saran kepada Pemerintah Kota Payakumbuh.

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Kota Payakumbuh sampai dengan tahun 2022 telah mampu mengantarkan Kota Payakumbuh untuk tingkat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata Sumatera Barat dan ratarata nasional tiap tahunnya. Kota Payakumbuh juga memperoleh rekomendasi tentang Laporan Keuangan melalui BPK RI dengan rekomendasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Dengan berkurangnya pendapatan daerah tentu saja akan berdampak terhadap pengalokasian anggaran diseluruh SKPD. Untuk itu Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berharap semuanya bisa di distribusikan secara proporsional sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dan khusus untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar bisa di optimalkan dan melebihi target yang direncanakan, hal ini tentu saja didasari dengan mulai membaiknya perkembangan ekonomi di Kota Payakumbuh. 

3. Belanja hibah kami menyarankan agar prosesnya sesuai dengan aturan dan penerima hibah dibagi secara proporsional serta bergiliran.

4. Untuk belanja pegawai, kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyarankan agar pemotongan gaji THL yang dilakukan beberapa waktu yang lalu mohon dipertimbangkan kedepannya untuk ditambah kembali.

5. Untuk Belanja Langsung yang menyangkut dengan belanja Infrastruktur sarana dan prasarana kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan untuk tetap memperhatikan dan merespon anggaran sesuai dengan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam Musrenbang. Dari data yang ada dilapangan yang tersebar di 5 Kecamatan masih terdapat hal-hal yang semestinya mendapatkan prioritas untuk diperhatikan, antara lain :

-Ruas Jalan Lingkung dan jalan Kota yang butuh peningkatan dan pemeliharaan.

-Areal pertanian yang belum mendapatkan distribusi pengairan secara optimal yang membutuhkan pemeliharaan terhadap irigasi yang rusak berakibat kehilangan debit air.

-Drainase lingkungan yang masih banyak butuh pemeliharaan serta peningkatan.

-Lampu jalan yang butuh penambahan serta penggantian masih sangat banyak.

-Sarana dan prasarana penunjang ditempat-tempat umum seperti Toilet, drainase pasar, dan lain-lain.

6. Penertiban terhadap pelanggaran atas izin cafe yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh 

7. Sesuai dengan tujuan dan sarana pembangunan yang akan dicapai untuk Tahun 2023  2026 yaitu terwujudnya pembangunan manusia yang berkwalitas maka kami menyarankan agar lebih fokus meningkatkan dan menciptakan inovasi baru terhadap pendidikan karakter dan budaya untuk anak-anak serta masyarakat melalui fasilitas sarana dan prasarana, di antaranya adalah menfasilitasi penerbitan izin beberapa Mesjid yang terkendala beserta kepengurusannya. (Yon)

Payakumbuh,netralpost--- Fraksi Partai Gerindra menyampaikan pemandangan umum dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun 2023 di kantor DPRD setempat, Senin (10/10).

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus bersama Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan dihadiri Anggota DPRD lainnya serta perangkat daerah Pemerintah Kota Payakumbuh.

Juru Bicara Fraksi Gerindra Aprizal menyampaikan masukan dan saran kepada Pemerintah Kota Payakumbuh.

1. Dalam rangka pencapaian Program Prioritas Pembangunan Kota Payakumbuh tahun 2023, RAPBD tahun 2023 hendaklah memperhatikan pelaksanaan program prioritas dan dapat menyesuaikan pendapatan dan penerimaan pembiayaan secara proporsional.

2. Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh sangat sepakat dengan tema Pembangunan Kota Payakumbuh dalam RPD / Rencana Pembangunan Daerah adalah percepatan pemulihan ekonomi dan sosial budata serta reformasi struktur untuk pertumbuhan berkelanjutan karena tema ini sangat menyentuh lansung pada masyarakat kita dan berdampak pada SDM baik masyarakat maupun pemerintahan di Kota Payakumbuh. Kita yakin dan percaya, DPRD khususnya Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh sepakat bersamaPemko untuk mewujudkan demi kesejahteraan masyarakat Payakumbuh dan Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh berharap program dan kegiatan syarat akan tema tersebut. Mohon menjadi perhatian! 

3. Karena dengan adanya penurunan pada pendapatan daerah, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh berharap alokasi anggaran untuk masing – masing SKPD akan dapat digunakan secara tepat, efisien dan berhasil guna demi Kota Payakumbuh.

Berikut ini kami sampaikan beberapa hal yang menjadi perhatian utama Fraksi Partai Gerindra pada beberapa OPD Kota Payakumbuh, yaitu :

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh memandang perlu adanya kerjasama lintas sektor / lintas OPD, beberapa diantaranya Dinas Sosial, Dinas Nakerin, DP3A P2KB, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perkim, Disduk dan Capil agar punya data yang sama atau minimalnya data sinkron dari hulu ke hilir, ketika status masyarakat sudah meningkat dan rasanya tidak perlu dibantu lagi dapat segera kita keluarkan hingga meningkatlah taraf hidup / status ekonomi masyarakat tersebut. Namun sebelum itu, program dan kegiatan beberapa OPD tersebut perlu disinkronkan contohnya bantuan ke individu / kelompok masyarakat jangan sampai tumpang tindih begitupun dengan pembinaannya.

Dinas Pertanian

Jika dilihat dalam Nota Keuangan APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023, Dinas Pertanian mendapatkan anggaran dengan plafon sebesar Rp. 18,9 milyar. Setelah memperhatikan dan mencermati pekerjaan di bidang pertanian, Kota Payakumbuh lebih 60%. Maka kami dari Fraksi Partai Gerindra Kota Payakumbuh menyarankan penambahan anggaran untuk Dinas Pertanian dalam pemulihan ekonomi secara makro di Kota Payakumbuh terutama untuk :

-Pemasaran produk pertanian dengan aktifkan TA ( Terminal Agrobisnis ) dan STA ( Sub Terminal Agrobisnis ).

-Permodalan dibidang pertanian dengan mengaktifkan KopTan ( Koperasi Pertanian ) dan L-KMA ( Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis ).

-Meningkatkan produktivitas petani untuk budidaya pertanian dengan cara memberikan bantuan dan subsidi secara langsung kepada petani.

Dinas Kesehatan

Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh melihat kalaun penganggaran untuk Dinas Kesehatan di Kota Payakumbuh sangat besar dengan plafon sebesar Rp. 154,9 milyar, apakah sudah berbanding lurus dengan azaz manfaat, pendapatan dan pelayanan? Untuk itu kami Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh meminta untuk melakukan perencanaan dan kajian ulang. Mohon Penjelasan!

Terkait pengangkatan PPPK, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh memandang perlu dibuatkan aturan khusus untuk mengakomodir tenaga kesehatan dan profesi lainnya yang tidak bisa diangkat melalui aturan pusat, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh mendorong Pemko untuk segera membuat payung hukum maik melalui Perda atau minimal melalui Perkasa / Perwako karena di Permendagri 79 th 2018 tentang BLUD masih membuka ruang, BLUD bisa angkat pejabat pengelola dan pegawai baik ASN maupun PPPK. Mohon diPertimbangkan!

Dinas Sosial

Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh menyadari sangat banyak dan komplit tugas Dinas Sosial seperti adanya bantuan BLT BBM yang sekarang ini lagi berjalan sesuai pemberitahuan dari Kemensos RI karena dengan adanya kenaikan BBM yang berpengaruh besar pada masyarakat umum namun masih banyak masyarakat yang seharusnya berhak mendapatkan bantuan tersebut tapi tidak juga mendapatkannya sedangkan yang kita ketahui kalau bantuan tersebut berhak didapatkan oleh masyarakat yang masuk kedalam data DTKS seperti himbauan Kemensos RI. Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh ingin mengetahui kenapa hal ini bisa terjadi seperti ini? Karena masih banyak masyarakat yang menyampaikan keluhannya langsung pada DPRD daripada pada RT dan Lurah. Mohon Penjelasan!

Perlu kita fokuskan pada OPD Nakerin dan Dinas Koperasi dan UKM untuk dapat kiranya memberikan bantuan usaha / permodalan ada masyarakat agar masyarakat dapat menciptakan lapangan kerja sendiri dengan tetap melakukan pembinaan dan tidak dilepaskan begitu saja, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh menyarankan agar usulan tersebut dapat dipertimbangkan.

DPM – PTSP

Plafon sebesar 5,1 milyar, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh menilai OPD tersebut sangat urgent posisinya selama ini baik dalam promosi Kota Payakumbuh maupun untuk banyak layanan lainnya, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh sangat apresiasi, namun kita melihat anggaran sangat minim di DPM-PTSP tersebut, mengingat peran utamanya dalam meningkatkan iklim investasi di Kota Payakumbuh mencari investor untuk berinvestasi d Kota Payakumbuh. Mempelopori OPD lainnya untuk mempromosikan Kota Payakumbuh kedepan. Kita bersaran untuk dinaikkan anggaran dengan menambah program kegiatan untuk meningkatkan iklim investasi. Mohon Tanggapan!

4. Dan perlunya penataan dan pengarahan untuk mushalla-mushalla yang telah ada TPA/TPSA agar lebih jelas lagi masalah honor guru gajinya demi kesejahteraan guru ngaji dan kelancaran program mengajarnya.

5. Seperti yang kita ketahui kalau plafon dana hibah untuk tahun 2023 ini sangat besar, kami Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh meminta agar untuk disisir lagi, OPD – OPD apa saja yang menerima dana hibah tersebut dan digunakan untuk apa saja? Mohon Penjelasan! (Yon)

Limapuluh Kota,netralpost--Ratusan massa unjuk rasa menggeruduk Kantor Bupati Limapuluh Kota. Massa terdiri gabungan elemen mahasiswa dan kelompok masyarakat ini menyampaikan penolakan atas kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Mendekati siang, tensi unjuk rasa meninggi berujung kericuhan antara massa pengunjuk rasa dengan pihak kepolisian yang mengawal jalannya aksi demo. Meski harus bekerja keras menangani sekitar 400 orang pengunjuk rasa yang cenderung beringas, gabungan personil Kepolisian Resor 50 Kota dan dibantu Batalyon B Brimob Polda Sumbar di bawah pengawasan langsung Kepala Polres 50 Kota AKBP Ricardo Conrat Yusuf dan Danyon B Brimob Polda Sumbar Kompol Jendrival terlihat disiplin mengatasi situasi yang memanas. Akhirnya melalui  penerapan Protap Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota)  kericuhan bisa dikendalikan dan  keberingasan pengunjuk rasa bisa ditenangkan sampai demo berakhir.

Begitulah skenario yang diperagakan Polres 50 Kota dan Satuan Brimob Polda Sumbar dalam rangka pelaksanaan Simulasi Sispamkota dalam rangka latihan pengamanan aksi unjuk rasa di wilayah hukum Polres 50 Kota, Sabtu (08/10/2022).  Simulasi  Sispamkota digelar di GOR  Singa Harau. Kegiatan simulasi ini dibuka secara resmi oleh Kapolres 50 Kota, AKBP Ricardo Condrat Yusuf pada Sabtu 8 Oktober 2022. Disamping personil Polres 50 Kota, kegiatan simulasi ini juga didukung oleh Batalyon B Brimob Polda Sumatera Barat, Dinas Pemadam Kebakaran serta unsur masyarakat di Limapuluh Kota.

Hadir pada kesempatan itu, Bupati Limapuluh Kota diwakili Asisten Administrasi Umum A.Zuhdi Perama Putra, Danyon B  Brimob Polda Sumatera Barat  Kompol Jendrival, Kasatpol PP Fidria Falla, Kepala Dinas Perhubungan Darmawijaya, Kalaksa BPBD Rahmadinol, perwakilan Perangkat Daerah dan Camat di lingkup Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota, serta jajaran Polres 50 Kota. 

Dalam sambutannya Kapolres 50 Kota menyampaikan bahwa latihan  simulasi Sispamkota ini adalah untuk melatih khususnya personil Polres 50 Kota bagaimana tahapan-tahapan dalam pengaman unjuk rasa  dan juga masyarakat di Kabupaten Limapuluh Kota. Dengan  latihan ini juga diharapkan seluruh personil dapat memahami dan juga melatih bagaimana mekanisme dalam tahapan pengaman, lanjutnya. Diakhir kegiatan Kapolres berpesan bahwa dengan telah melaksanakan simulasi ini, kita dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan pengaman dilapangan, meskipun nantinya kejadian yang sesungguhnya berbeda. Namun kita sudah memahami tahapan-tahapan pengamanan tersebut, pungkasnya.

Pada kesempatan wawancara dengan tim Kominfo terkait dengan simulasi Sispamkota, Kapolres 50 menyampaikan  bahwa "Kita mensimulasikan tahapan-tahapan dari pengamanan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para pendemo terkait dengan suatu kebijakan  atau apa yang tidak sesuai dengan harapan dari pengunjuk rasa.

Disini kita mensimulasikan mulai tahapan hijau, kuning dan merah, sampai tahapan lintas ganti dengan  Penindakan Huru Hara (PHH) dari Brimob". Tujuan dari kegiatan simulasi ini meskipun dari data yang kita lihat untuk Limapuluh Kota sendiri untuk eskalasi  unjuk rasa selama ini Alhamdulillah tidak ada yang meningkat, masih dalam jalur hijau. Jadi dengan kegiatan simulasi ini minimal semua anggota tau tahapan- tahapan pengamanan unjuk rasa, ungkap Kapolres.

Untuk Sispamkota secara keseluruhan, Kapolres menerangkan bahwa, Sispamkota bertujuan untuk pengamanan Kota atau Kabupaten terhadap terjadinya gangguan KAMTIBMAS. Untuk lebih lengkap lagi Sispamkota ini ada tahapan lain lagi termasuk  pengamanan objek vital. Sedangkan pada simulasi kali ini sampai tahapan PHH Brimob turun, massa bubar dan dinyatakan aman. Sebenarnya masih ada tahapan lagi, jika ada objek-ojek vital yang dirasakan akan terjadi kerawanan itu dilakukan pengamanan juga yang melibatkan rekan TNI,  Polsek, Pol PP, partisipasi masyarakat lain, terang Kapolres menututup wawancara. (Yon)

Payakumbuh,netralpost — Berlangsung di aula pertemuan Ngalau Indah lantai III kantor Walikota Payakumbuh, pengukuhan pengurus Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) masa bakti 2022 sampai dengan 2027 dan melewakan pengurus Bundo Kanduang masa bakti 2020 sampai dengan 2024 Kota Payakumbuh berjalan lancar dan khidmat.

Pelaksanaan pengukuhan pengurus LKAAM Kota Payakumbuh oleh ketua LKAAM Provinsi Sumatra Barat Dr. Fauzi Bahar Dt. Nan Sati juga turut dihadiri oleh Pj. Walikota Payakumbuh Rida Ananda, Forkopimda, kepala OPD, Camat, Lurah, BUMD, ketua KAN se-kota Payakumbuh.

Pj. Walikota Rida Ananda mengatakan, LKAAM menjadi harapan masyarakat dalam melestarikan adat Minangkabau. Sesuai filosofi Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah dan adat Salingka Nagari, Syara’ Mangato Adat Mamakai, Alam Takambang Jadi Guru.

“lembaga adat terdiri dari Limbago adat yang merupakan cupak usali yang diwarisi secara turun temurun oleh masyarakat adat di nagari, dan organisasi adat yang dibentuk secara bersama oleh masyarakat adat seperti LKAAM, KAN, dan Bundo Kanduang,” tutur Rida usai pelantikan, Minggu (9/10).

Pemerintah kota Payakumbuh sangat bersyukur atas telah dikukuhkannya kepengurusan LKAAM Kota Payakumbuh. Walaupun sempat tertunda hampir dua tahun diakibatkan beberapa kendala dan juga adanya wabah pandemi covid-19, Alhamdulilah hari ini kepengurusan LKAAM Kota Payakumbuh telah dilantik dan dikukuhkan,” ungkap Rida.

Dengan telah dikukuhkannya LKAAM Kota Payakumbuh dan dilewakan pengurus Bundo Kanduang kota Payakumbuh, Rida berharap akan semakin erat dan kuat dalam membangun bersama antar pemerintah dan lembaga adat nagari untuk membawa Kota Payakumbuh semakin maju dalam pelestarian adat yang semakin solid.

Rida mengungkapkan kedepannya pemerintah kota Payakumbuh akan berusaha untuk selalu mendukung kegiatan dan pelaksanaan untuk operasional bagi setiap lembaga adat melalui penyediaan anggaran kegiatan operasional dibawah bidang kebudayaan dinas pariwisata pemuda dan olahraga kota Payakumbuh.

“Meskipun ketersediaan anggaran saat ini tidak seberapa yang dikarnakan imbas wabah covid-19, akan tetapi kami tetap berusaha memberikan perhatian khusus pada lembaga adat LKAAM dan Bundo Kanduang,” kata penjabat walikota Payakumbuh itu.

Kepada pengurus yang baru dikukuhkan, Pj. Walikota Payakumbuh Rida Ananda mengharapkan LKAAM dan Bundo Kanduang Kota Payakumbuh bersinergi dengan semua unsur di kecamatan dalam rangka meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya serta dapat memberikan saran nasehat adat kepada pemerintah.

Menurutnya, segala permasalahan hukum, adat dan lainnya, dapat diselesaikan secara bersama atas azas mufakat dan kearifan lokal. Untuk itu, LKAAM diharapkan menjadi jembatan mediasi dan aspirasi, sehingga bisa bersama-sama membangun kota Payakumbuh.

Diakhir arahannya Pj. Walikota Payakumbuh mengucapkan selamat atas dikukuhnya kepengurusan LKAAM masa bakti 2022 sampai dengan 2027 dan Bundo Kanduang Kota Payakumbuh masa bakti 2020 sampai dengan 2024 yang baru di bawah kepemimpinan H. Yendri Bodra, S.H. Dt. Parmato Alam bersama Sekretaris Asril A, S.S. Dt. Parpatiah, Bendahara Elfijon, S.H. Dt. Rajo Sinaro dan Ketua Bundo Kanduang Hj. Riwayati, A. Ma. Pd, bersama Sekretaris Asmarini, S. Farm, Apt dan Bendahara Yenni Gazali.

Sementara itu, LKAAM Sumbar Fauzi Bahar Dt. Nan Sati sampaikan setiap ada silang sengketa terutama menyangkut adat istiadat, KAN dan LKAAM tidak bisa jalan sendiri-sendiri, tetapi harus bersinergi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

“LKAAM sebagai lembaga yang memfasilitasi kepentingan masyarakat ke pemerintah harus mampu beradaptasi dengan adat istiadat yang berlaku di nagari, agar tidak terjadi tumpang tindih dengan KAN dalam menyelesaikan urusan-urusan warga, hal tersebut telah dilakukan MoU dengan Kapolda Sumbar dalam hal penyelesaian hukum,” ungkap mantan pensiunan perwira militer itu. 

Ketua LKAAM Sumbar itu juga turut sampaikan jika ia akan bertekad meneggakkan kembali fungsi Tungku Tigo Sajarangan di Ranah Minang dalam membentengi generasi muda Minangkabau dari pengaruh pergaulan bebas dan narkoba.

“Kita tegakkan kembali Tungku Tigo Sajarangan di Sumbar. Kita juga mendukung penegakan hukum, menjaga anak kemenakan kita dari ancaman narkoba dan pergaulan bebas,” ungkapnya melanjutkan.

Diungkapkannya, jika dalam penegakan ini nantinya akan dilakukan dengan sistem Restorasi justice, dimana dalam menyelesaikan kendala atau permasalahan yang sedang terjadi bisa dilaksanakan tanpa harus masuk ke ranah hukum terlebih dahulu, akan tetapi dilakukan mufakat secara bersama dan kekeluargaan sehingga fungsi adat di nagari yang selama ini sudah mulai redup akan kita bangkitkan kembali,” tutur Fauzi. 

Akan tetapi, ada empat poin permasalahan dan kendala yang terjadi tidak dapat diselesaikan melalui secara mufakat dan adat, empat hal tersebut menurut Fauzi masuk ke dalam ranah Extra Ordinary crime atau kriminal berat seperti, Korupsi, narkoba, teroris dan kemanusiaan (HAM).

“Jika terjadi salah satu dari 4 hal tersebut, maka kami dari lembaga adat tidak akan ikut campur dalam penyelesaian nya, dan akan kami serahkan langsung kepada pihak yang berwajib,” ungkap Fauzi.(Yon)

Payakumbuh,netralpost--- Demi menjaga kebugaran di tengah padatnya aktivitas serta menjalin silaturahmi bersama masyarakat Kota Payakumbuh, Pj. Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda mengikuti Senam bersama masyarakat yang dilaksanakan di Medan Bapaneh Ngalau Indah, Minggu(9/10/2022).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua TP-PKK Kota Payakumbuh Elfriza Zaharman, Kasatpol PP Kota Payakumbuh Dony Prayuda dan Kepala Dinas Pariwisata Kota Payakumbuh Nofriwandi. 

Bersama ratusan masyarakat, Suasana ceria tergambar dari kegiatan senam tersebut. 

Plt. Wali Kota Rida Ananda mengatakan kegiatan ini sangat berarti demi menjaga kesehatan dan kebugaran. Dirinya pun mengungkapkan rasa terimakasih dan merasa bangga kepada masyarakat yang sangat antusias mengikuti senam sehat pada pagi ini. 

"Olahraga merupakan salah satu aktivitas untuk menjaga kesehatan tubuh yang tidak memerlukan biaya, dapat dilakukan dimana saja dan ini penting dilaksanakan untuk kebugaran tubuh serta menjalin silaturahmi," Ujarnya.

Dirinya pun berharap kepada seluruh masyarakat untuk tetap melaksakan kegiatan yang bermanfaat seperti senam sehat yang dilakukan minimal seminggu sekali, namun dengan tetap menjaga lingkungan bersih dan sehat sehingga keluarga terhindar dari penyakit. 

" Diharapkan kepada masyarakat agar rutin melakukan senam sehat minimal satu minggu sekali agar tubuh tetap bugar dan tetap jaga lingkungan sekitar agar bersih dan sehat sehingga keluarga terhindar dari penyakit," Pungkas Rida

Selesai melaksanakan kegiatan senam bersama,  Pj. Wali Kota Rida Ananda membagikan snack berupa jagung, pisang dan ubi untuk dinikmati bersama masyarakat. (Yon)

Payakumbuh,netralpost-- Menindaklanjuti instruksi Wali Kota Rida Ananda untuk mengentaskan masalah stunting, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh mengangkat salahsatu anak dari warga yang tinggal di sekitar lingkungan kantor wali kota sebagai anak asuh.

Anak asuh yang diayomi oleh Diskominfo adalah Yurika Arshila (2 tahun 10 bulan), anak dari Adi Afrianto dan Amelia Afni, warga RT 03/RW 05 Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara.

Bantuan telur, susu, biskuit dan lain-lain itu diserahkan pada Jumat (7/10) oleh jajaran dinas kominfo yang didampingi lurah kepada ibu dan ayah sang anak. 

Kepala Dinas Kominfo Junaidi mengatakan setelah mendapatkan data dari lurah, pihaknya bersama jajaran badoncek menyumbang bersama-sama untuk membeli keperluan untuk melengkapi atau memenuhi kebutuhan gizi anak tersebut, berdasarkan data dari puskesmas, anak ini berpotensi mengalami stunting, karena antara umur, tinggi, dan berat badannya tidak ideal.

Malahan, aksi Kepala Dinas Kominfo Junaidi dan jajaran mendapatkan dukungan tokoh masyarakat Latina Endi Dt. Majo Lobiah Nan Putiah. Ketua KAN Koto Panjang yang merupakan pengusaha peternakan ayam dan sapi itu ikut berkontribusi dengan menyumbangkan telur untuk kecukupan gizi anak asuh tersebut, Kamis (6/10).

Endi Dt. Majo Nan Putiah mengatakan dengan ikut berkontribusi mendukung program Wali Kota Rida Ananda mengentaskan stunting, dirinya sebagai pengusaha lokal berharap pengusaha lainnya turut menyingsingkan baju memperhatikan kondisi masyarakat sekitar.

Sementara itu, Lurah Chandra menyampaikan apresiasi atas bantuan dari Diskominfo untuk warganya yang membutuhkan karena keluarga ini merupakan warga kurang mampu.

"Kami ucapkan terima kasih atas inisiatif diskominfo, mari kita sama-sama mengentaskan masalah stunting supaya anak-anak di kota ini terus tumbuh dan berkembang dengan baik," pungkasnya. (Yon)

Payakumbuh,netralpost --- Komitmen Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda untuk terus menegakkan peraturan daerah (Perda) Kota Payakumbuh dibuktikan dengan Satuan Polisi Pamong Praja menyeret penjual minuman keras ke meja hijau pada Jumat (7/10).

Adalah KM (61), yang disidang di pengadilan Negeri Payakumbuh akibat melanggar Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 karena menjual minuman keras jenis tuak di jalan by pass, Kalurahan Subarang Batuang Payakumbuh Barat.

Barang bukti yang diamankan adalah ¹/² Jeriken tuak, 1 ember warna hitam, 10 gelas kaca, 5 gelas plastik, dan plastik pembungkus tuak. Pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan serta dihukum kurungan penjara selama 1 hari.

Kepala Satpol PP dan Damkar Kota Payakumbuh Dony Prayuda kepada media mengatakan ditindaknya penjual miras ini setelah adanya laporan dari masyarakat yang merasa sudah resah dengan keberadaan warung tuak tersebut.

"Warga dan perangkat kelurahan sudah sering mengingatkan yang bersangkutan, namun tidak digubris, akhirnya warga melaporkan kepada tim penegak perda," ujarnya.

Dony yang saat itu didampingi Kabid PPD Ricky Zaindra, Kabid Tranmas Jasrial, serta Kasi Ops dan Pengendalian Pol PP Bobby Andika mengatakan pelaku sudah cukup lama beroperasi, dan diharapkan setelah diberikan hukuman ini menjadi jera dan tidak lagi melanggar Perda.

"Kita juga mengingatkan kepada yang berniat menjual miras di Kota Payakumbuh, jangan mencoba-coba. Karena kami selain melakukan razia rutin, juga menerima laporan dari masyarakat," terang Dony.

Di tempat terpisah, Iin, warga mengapresiasi langkah tegas yang diambil oleh Satpol PP Kota Payakumbuh guna mewujudkan Kota Payakumbuh yang bebas dari penyakit masyarakat.

"Kami berharap penjual miras lainnya juga dapat ditindak dan diberikan hukuman agar jera, kita khawatir nanti anak-anak usia sekolah yang rusak karena mereka," kata Iin. (Yon)

Limapuluh Kota,netralpost--Guna memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Survei Penilaian Integritas (SPI)  serentak di Indonesia termasuk Kabupaten Limapuluh Kota per Juli - Oktober 2022.  SPI bakalan menyajikan hasil akhir berupa  rekomendasi perbaikan sistem pencegahan korupsi.  Pelaksanaan SPI 2022 termaktub dalam surat KPK RI, No. B3258. (1-9)/LIT.05/01-15/06/2022 tentang pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) . Selain memetakan risiko korupsi, survei SPI juga ditujukan untuk menilai pengelolaan anggaran dan mengukur efektivitas pencegahan korupsi yang dilakukan masing-masing Kementerian, lembaga dan Pemerintah Daerah secara serentak se Indonesia dari Juli- Oktober 2022.

Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Limapuluh Kota menghimbau agar responden terpilih diwiliyah Kabupaten Limapuluh Kota untuk segera merespon dan menjawab pertanyaan Survei yang dikirimkan secara online ” Mari kita sukseskan bersama Survei KPK ini dengan segera merespon dan menjawab pertanyaan survei bila terpilih menjadi responden baik sebagai bagian Internal yang merupakan pegawai Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota, maupun pihak eksternal yang merupakan pengguna layanan Pemerintah,” ucap Inspektur Inspektorat kabupaten Limapuluh Kota, Irwandi yang ditemui ruangan kerjanya pada Kamis, (6/10/2022).

Sebagai mitra KPK dalam melaksanakan survei, PT Marketing Sentratama Indonesia (Frontier Group) selaku pihak ke tiga akan menghubungi responden terpilih, melalui tiga pendekatan yaitu survei daring (online) melalui Whatsapp dan Email Blast, kemudian Computer Assissted personal Interview (CAPI) untuk lembaga yang lokasinya memiliki karakteristik tertentu (terdepan, terpencil dan tertinggal), serta survei dengan menggunakan QR Code untuk responden partisipatif KPK dengan alamat spi.kpk.go.id.

Sementara itu, Subkoordinator Perencanaan Inspektorat Kabupaten Limapuluh Kota, Rio Presto Malpen mengatakan, sejak tahun 2021 SPI telah menjadi salah satu indikator dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan menjadi indikator dalam mengukur sasaran terciptanya birokrasi yang bersih dan bebas KKN.

“Responden yang terpilih tahun ini akan menerima WhatsApp blasting dari akun dengan centang hijau dan email resmi. Kedua media ini akan mengarahkan responden ke laman pengisian survei di spi.kpk.go.id. KPK juga menjamin kerahasiaan data pribadi dan jawaban responden sebagaimana diatur di dalam Pasal 21 Undang-undang Statistik Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik. Tim SPI KPK 2022 juga menyediakan fasilitas Whatsapp Bot daftar pertanyaan dan jawaban yang akan menjawab setiap pertanyaan tentang SPI dan tata laksananya selain call centre 198. Mari kita sukseskan survei ini,”pungkasnya. (Yon)

Payakumbuh,netralpost — Sebanyak 39 Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Payakumbuh mengikuti Uji Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Level 1 di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh yang dihelat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Payakumbuh di Laboratorium Komputer SMKN 4 Kota Payakumbuh, Kamis (6/10/22).

Uji Kompetensi ini merupakan salah satu rangkaian acara lanjutan dari Pelatihan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Level 1 yang telah diadakan secara e-learning dan tatap muka di gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) pada tanggal 6 sampai 22 September 2022 kemarin.

Berlangsung dari pagi hingga sore hari, seluruh peserta yang akan mengikuti uji kompetensi ini dibagi dalam dua sesi selama pelaksanaannya dengan menggunakan fasilitas dari dua ruang laboratorium komputer SMKN 4 Kota Payakumbuh. 

Terlaksananya uji kompetensi oleh BKPSDM Kota Payakumbuh juga mengacu pada arahan dan intruksi Pj. Walikota Rida Ananda kepada jajarannya bahwa di lingkup pemerintah kota Payakumbuh kedepan seluruh pejabat terkait harus paham dan mengerti akan pengadaan barang dan jasa. Sehingga tidak ada lagi PPA dan PPTK yang tidak mengerti lagi akan mekanisme sistem pelelangan barang dan jasa di pemerintah kota Payakumbuh kedepannya,” ungkap Ance Alfiando meneruskan penyampaian Pj. Walikota Payakumbuh Rida Ananda.

Ance Alfiando selaku Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur BKPSDM menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas diadakannya rangkaian acara pelatihan dan uji kompetensi pengadaan barang dan jasa ini.

"Saya menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan dari sahabat-sahabat BKPSDM Provinsi Sumatera Barat dan kesediaan waktu dari teman-teman LKPP sehingga acara bisa kita laksanakan hari ini," ucap Ance saat ditemui media di lokasi pelaksanaan uji kompetensi.

Walaupun ada jarak yang cukup jauh dari rangkaian kegiatan yang pertama pada tanggal 22 September lalu, Ance menyampaikan rasa syukur karena kegiatan masih bisa dilaksanakan dengan baik.

"Tujuan uji kompetensi ini adalah untuk melihat sejauh mana pemahaman dari peserta pelatihan yang telah kita laksanakan selama sepuluh hari secara e-learning dan tiga hari selama tatap muka, dan juga uji kompetensi hari ini," pungkas Ance.

Setiap program-program yang ada di lingkup pemerintahan Kota Payakumbuh tidak terlepas dari pengadaan barang dan jasa, banyak pengalaman yang memperlihatkan bahwa ketidakpahaman terhadap regulasi pengadaan barang dan jasa akhirnya menimbulkan hal yang buruk, misalnya proses PBJ yang tidak baik, dianggap mal-administrasi, hingga berpotensi dianggap merugikan keuangan negara.

Untuk seluruh peserta uji kompetensi, Kabid Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur BKPSDM itu berharap nantinya para peserta ini dapat menjadi pionir di unit kerjanya masing-masing dengan mentransformasikan ilmu yang didapat, sehingga terjadi penguatan pemahaman terhadap pengadaan barang dan jasa di OPD, lalu kompetensi ASN di lingkungan Kota Payakumbuh juga harus meningkat, tidak hanya secara kuantitas namun juga kualitas," tukas Ance.

Menurut Ance, kualitas yang dimaksud adalah OPD di Payakumbuh bisa menjadi guide dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Dalam artian, OPD tidak berfungsi di proses PBJ saja, tetapi juga bisa menjadi mentor dan fasilitator PBJ nantinya, hal ini berdasarkan keluhan dari LKPP yang menyebutkan bahwa daerah sangat minim SDM yang memiliki pemahaman terhadap PBJ.

Sementara itu, Hendra, S.Sos, M.Si  selaku Kabid Sertifikasi Kompetensi Pengelolaan Kelembagaan BKSDM Provinsi Sumatera Barat menyampaikan bahwa kegiatan uji kompetensi ini juga telah dilaksanakan di Provinsi.

"Untuk Payakumbuh, kita telah bantu fasilitasi uji kompetensi ini. Untuk diketahui, di Provinsi kita sudah ada akreditasi terkait diklat PBJ, kita juga sudah ada keputusan dari LKPP bahwa kita adalah tempat uji kompetensi. Jadi kalau ada yang mau uji kompetensi di Sumatera Barat, harus melalui kita terlebih dahulu," 

Terakhir, Hendra menyampaikan rasa syukurnya atas telah adanya perpanjangan tangan dari Kota Payakumbuh terkait peserta yang akan diuji dengan PBJ, setelah para peserta lulus mereka sudah ikut dalam pelelangan barang dan jasa.

"Mudah-mudahan, setelah ikut uji kompetensi ini tidak ada lagi yang ketakutan menjadi pejabat pengadaan barang dan jasa," tutup Hendra.(Yon)

Payakumbuh,netralpost— Menurut data dari Badan Nasional Penanggulan Teroris (BNPT) Republik Indonesia bahwa intoleran dan radikalisme lebih gampang masuk ke dalam dunia perempuan atau disebut rentan terhadap paham radikalisme dan intoleransi. Dan oleh karna itu, melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Sumatra Barat, BNPT menggelar acara seminar Perempuan Teladan Optimis dan Produktif (TOP) di gedung SKB, kelurahan Balai Jariang, kecamatan Payakumbuh Timur, Tabu (6/10).

Dibuka langsung oleh Pj. Walikota Payakumbuh Rida Ananda yang diwakilkan Asisten III bidang Administrasi Umum Ifon Satria Chan, dan dihadiri langsung Direktur Pencegahan BNPT R. Ahmad Nurwakhid, SE, MM dan Ketua FKPT Provinsi Sumatra Barat Adil Mubarak, SIP, M. Si, seminar yang mengusung tema ‘Perempuan TOP Viralkan Perdamaian dalam Pencegahan Radikalisme dan Terorisme’ yang bertujuan untuk kaum hawa. Bertindak sebagai narasumber yakni Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol. R Akhmad Nurwakhid, akademisi Fisip Unpad Dina Yulianti Sulaiman dan Ramadeli, Kabid Perlindungan Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Sumatera Barat dan menghadirkan peserta dari seluruh unsur organisasi serta profesi wanita/perempuan, KNPI bidang perempuan di Limapuluh Kota dan Payakumbuh.

Pj. Walikota Payakumbuh Rida Ananda dalam sambutannya sampaikan apresiasi kepada FKPT dan BNPT yang telah memilih Payakumbuh sebagai lokasi dilaksanakan kegiatan seminar bagi kaum hawa.

“Kota Payakumbuh berada di jalur perlintasan, arus orang, barang dan jasa berlalu-lalang di kota ini dari ujung utara Sumatera ke ujung selatan Sumatera. Maka kami menyadari juga jika berbagai pergerakan dan paham-paham yang merusak. Tatapi kami berada pada barisan yang sama dengan BNPT-FKPT untuk melawan semua paham-paham seperti radikalisme dan intoleransi melalui semua OPD yang terkait,” kata  Asisten III bidang Administrasi Umum Ifon Satria Chan mewakili Pj. Walikota Payakumbuh Rida Ananda.

Dalam kesempatan tersebut, Ifon sapaan akrab Asisten III walikota itu turut menyampaikan bahwa tantangan nyata yang dapat merusak keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia saat ini ialah radikalisme dan terorisme.

"Radikalisme dan terorisme tidak hanya menimbulkan kerugian material dan nyawa serta menciptakan rasa takut dimasyarakat, tetapi juga telah mengoyak keutuhan berbangsa dan bernegara, karena membuat kita saling curiga dan saling memusuhi," ulas Ifon.

Menurutnya, ancaman terbesar saat ini yang harus kita pahami bersama ialah radikalisme dan terorisme. bukan hanya terletak pada aspek serangan fisik yang mengerikan, tetapi justru serangan propaganda yang secara massif yang menyasar pola pikir dan pandangan masyarakat, dan itulah yang lebih berbahaya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, terkait akan pilihan FKPT Sumbar untuk memilih kaum perempuan sebagai kelompok sasaran sosialisasi itu sangat tepat. Kaum perempuan memang sering menjadi sasaran oleh para perekrut, karena dianggap mudah diindoktrinasi,” kata dia.

"Kegiatan program perempuan top menyuarakan perdamaian ini menjadi sangat penting agar perempuan dan ibu ibu dapat mencegah gejala radikalisme dan terorisme sejak dini serta turut menghimbau semangat perdamaian dalam kehidupan sehari hari,” lanjut Ifon. 

Tak lupa di akhir sambutan Ifon menyampaikan pesan kepada seluruh peserta agar bisa berperan aktif untuk memerangi terorisme dan radikalisme yang bukan tanggungjawab BNPT dan pemerintah saja, akan tetapi menjadi tanggungjawab bersama. 

“Pj. Walikota Payakumbuh Rida Ananda ucapkan maaf atas tidak visa hadir langsung dikarnakan berhalangan hadir karna ada agenda kerja luar daerah yang tak bisa diwakilkan,” tukas Ifon.

Terkait dengan pencegahan Radikalisme dan Intoleransi, BNPT akan mendapatkan payung hukum dengan dikeluarkan Intruksi Presiden (Inpres) terhadap Gerakan Nasional Pencegahan Radikalisme dan Intoleransi.

“Kini kita sedang menunggu terbitnya Inpres tersebut, agar upaya pencegahan dan penanggulangan atas akibat radikalisme dan intoleransi bisa dilakukan dengan payung hukum yang kuat,” kata Brigjen Pol. R. Ahmad Nurwakhid dalam sambutannya selaku Direktur Pencegahan di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Menurut Nurwakhid, Radikalisme, terosisme, extremisme, wahabisme, liberalisme, kapitalisme, komunisme, marxisme, leninisme, khilafahisme, intoleransi dan sejenisnya, telah membuat berbagai negara di dunia terpecah-belah dan hancur-hancuran.

“Soal komunisme, marxisme, leninisme, dan hal-hal yang berbau kiri, sudah selesai dengan Tap MPRS 25 tahun 1966. Tetapi hal-hal yang baru, seperti radikalisme, intoleransi, ekstrem kanan belum mendapat payung hukum yang kuat seperti pemberlakuan larangan komunisme, marxisme dan leninisme,” kata Nurwakhid.

Menghargai dan mengarusutamakan keberagaman atau kebinekaan menurutnya adalah jalan tengah paling baik untuk menghindari perpecahan dan permusuhan terutama karena hanya berbeda keyakinan dan aliran. 

“Founding father  kita sudah mengamanatkan tentang pentingnya kesatuan dan persatuan itu. Persatuan itu akan diperoleh apabila ada saling menghargai diantara keberagaman yang ada,” kata dia.

Ia juga memesankan bahwa tuduhan bahwa Islam adalah dekat dengan radikalisme dan terorisme adalah sebuah fitnah untuk Islam. 

“Tidak benar Islam adalah inheren dengan radikalisme dan terosisme. Justru Islam melarang radinalisme apalagi terorisme. Karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin,” ujar jenderal bintang satu itu.

Bahkan, menurut Nurwakhid, radikalisme dan terorisme tidak terkait dengan agama apapun di dunia ini.

Sementara itu, Ketua FKPT Sumbar Adil Mubaraq pada kesempatan itu katakan bahwa tahun 2020 akan ada lima kegiatan pada lima bidang di FKPT. Ini adalah kegiatan yang ditujukan untuk kaum perempuan. Kenapa perempuan? karena perempuan termasuk yang rentan ditulari paham radikalisme yang pada akhirnya menjurus pada aksi terorismme juga,” kata Adil Mubaraq.

Selalu dibuka secara resmi Pj. Walikota Payakumbuh Rida Ananda, seminar yang membahas tema tentang peran perempuan (yon dalam mencegah terorisme dan radikalisme dilanjutkan dengan masuk ke acara inti berupa pemaparan dari para narasumber untuk menyampaikan materi terhadap pencegahan radikalisme dan intoleransi. (Yon)

 Yogyakarta,netralpost

Penghargaan ini diberikan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai apresiasi dan dukungan terhadap pemerintah kota dalam pelaksanaan pengisian JPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada kegiatan tersebut, Pemko Payakumbuh merupakan salah satu kota dari 16 kota se-Indonesia yang menerima Anugerah Kualitas Pengisian JPT dengan kategori Baik.

Kepala BKPSDM Kota Payakumbuh Erwan menyampaikan apresiasi dari Penjabat (Pj) Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda atas terlaksananya sistem merit dalam pengisian JPT. Sehingga proses JPT dapat dilakukan secara transparan, adil dan komperatif.

“Alhamdulillah, sesuai arahan wali kota, bagaimana mewujudkan pemerintahan yang transparan dari segala lini, kita (Pemko Payakumbuh - red) kembali meraih penghargaan dari KASN dengan kategori baik,” kata Erwan saat menerima penghargaan mewakili Pj. Wako Payakumbuh di Hotel Royal Amabarrukmo Yogyakarta Kamis (06/10).

Erwan menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan dari pihak eksternal terhadap pelaksanaan pengisian JPT di Pemerintah Kota Payakumbuh.

"Ada 18 Kementerian, 13 Lembaga dan 51 Pemerintah Daerah yang menerima penghargaan. Tentu ini sebuah lompatan baik bagi Pemko Payakumbuh," ungkapnya. 

"Tentu ke depan Insyaallah kita menargetkan kategori sangat baik, sehingga kita bisa menerapkan sistem merit secara total," tukuknya. 

Sementara itu, Ketua KASN, Agus Pramusinto, mengatakan bahwa Anugerah Kualitas Pengisian JPT kali ini merupakan puncak dari hasil penilaian yang dilakukan sepanjang 2021. Dimana ada 431 instansi pemerintah yang telah dinilai dengan menimbang berbagai aspek.  

“Instansi yang dinilai adalah instansi pemerintah yang memenuhi kelengkapan dokumen pengajuan mulai dari perencanaan hingga pelaporan pelaksanaan pengisian JPT dalam periode bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2021,” ungkap Agus. 

Agus juga menjelaskan bahwa ada lima dimensi dalam penilaiannya, yakni: dimensi persiapan pengisian JPT, dimensi pelaksanaan pengisian JPT, dimensi pelaporan pengisian JPT, dimensi inovasi manajemen pengisian JPT, dan dimensi pelanggaran sistem merit dalam jabatan.

"Dari kelimanya, KASN secara konsisten dan rinci melakukan pengawasan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang 5 tahun 2014 Tentang ASN," jelasnya.

Selanjutnya diacara itu, KASN juga  melauncing aplikasi SIJAPTI 4.0 untuk memudahkan pelaksanaan seleksi terbuka JPT. (Yon)